DELIKKASUS86, COM || PENDOPO, EMPAT LAWANG – Pemandangan kontras terlihat di kawasan Simpang 3 Pasar Pendopo baru-baru ini. Di saat anggaran daerah dialokasikan untuk berbagai program birokrasi, masyarakat justru harus mengandalkan kantong pribadi dan keringat sendiri untuk menimbun jalan yang rusak parah. Aksi swadaya ini bukan sekadar gotong royong biasa, melainkan sebuah “tamparan keras” bagi instansi terkait yang dinilai menutup mata terhadap infrastruktur publik.
Aksi nyata warga ini mendadak viral setelah cuplikan video story diunggah oleh akun TikTok nayzila zil. Unggahan tersebut memicu gelombang simpati dan dukungan luas dari warganet. Pantauan di kolom komentar menunjukkan ratusan respons positif yang memuji keberanian dan ketulusan warga.
Netizen berbondong-bondong memberikan doa dan apresiasi, seperti akun “Andi Putra, yang menuliskan.” Mantap semoga menjadi amal ibadah,” serta akun Pak Guru ku yang mendoakan agar rezeki para warga yang terlibat terus dilancarkan. Namun, di balik pujian tersebut, terselip harapan besar dari masyarakat luas agar aksi ini didengar oleh “orang atas” atau pemangku kebijakan.
Sebagaimana ditulis akun “Camey Eva,”Keren semoga didengar orang atas-atas biar next ada perbaikan jalan di kampung tercinta kita.”
Fenomena ini menunjukkan bahwa publik sangat mendambakan kehadiran pemerintah yang selama ini dianggap absen.
Melalui unggahan tersebut, warga secara tegas menyatakan bahwa aksi penimbunan jalan ini murni inisiatif pribadi.” Bukan dari pemerintah ya guys, pribadi,” tulis narasi dalam video.
Pernyataan singkat ini mengandung sindiran mendalam: masyarakat Pendopo telah sampai pada titik di mana mereka tidak lagi berharap—apalagi mengemis—kepada Pemerintah Kecamatan Pendopo, Kelurahan, maupun para pemangku kebijakan. Solidaritas ini menjadi cerminan bahwa ketika pelayanan publik lumpuh, rakyatlah yang menjadi pahlawan bagi dirinya sendiri.
Kondisi jalan di jantung ekonomi seperti Pasar Pendopo seharusnya menjadi prioritas utama. Namun, ketidakhadiran negara di lokasi tersebut mengundang tanya besar.
Di mana peran Camat dan Lurah Pendopo?Sebagai garda terdepan pelayanan, sensitivitas terhadap kondisi lapangan sangat dipertanyakan.
Di mana suara 7 Anggota DPRD dari Dapil Empat Lawang 3? Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023, wilayah Pendopo dan Pendopo Barat memiliki alokasi 7 kursi di DPRD Kabupaten Empat Lawang. Kursi-kursi tersebut adalah mandat rakyat, namun saat jalan di dapilnya hancur, para wakil rakyat ini seolah kehilangan tajinya.
Masyarakat mengingatkan bahwa 7 kursi tersebut adalah representasi dari ribuan suara yang mengharapkan perubahan, bukan sekadar angka untuk memenangkan kontestasi politik semata.
Aksi swadaya ini merupakan bukti nyata dari krisis kepekaan” pemerintah daerah. Solidaritas warga yang begitu kuat sebenarnya adalah kritik visual yang paling jujur; sebuah sinyal bahwa masyarakat sudah jenuh dengan janji-janji pembangunan yang tak kunjung terealisasi.
Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang, khususnya instansi teknis dan para legislator di Dapil 3, dituntut untuk segera bangun dari “tidur panjangnya”. Pelayanan publik yang optimal bukanlah sebuah kemurahan hati pemerintah, melainkan kewajiban yang dibayar melalui pajak rakyat.
Kami tidak butuh retorika, kami butuh jalan yang layak. Jika rakyat bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan sepeser pun dari pemerintah, lantas untuk apa kalian duduk di kursi jabatan?” — Suara hati masyarakat Pendopo, Kabupaten Empat Lawang.
Aksi ini dilakukan oleh warga di sekitar Simpang 3 Pasar Pendopo sebagai bentuk protes sekaligus solusi cepat atas rusaknya akses jalan yang mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Dukungan netizen di media sosial menjadi bukti kuat bahwa publik berdiri bersama gerakan swadaya ini.
Rilis: Investigasi Nasional RI/Amir-DK86.com.
Users Today : 261
Users Yesterday : 514
Users Last 7 days : 3781
Users This Month : 2329