Divisi Kaderisasi DPD Akpersi Sumsel Dukung Penuh Kritik Tajam Nopran Marjani, RSUD Lahat Harus Benahi Manajemen dan Etika Pelayanan!

DELIKKASUS86. COM || LAHAT — Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPD Akpersi) Sumatera Selatan, melalui Bidang Kaderisasi, menyatakan dukungan penuh atas kritik keras yang dilontarkan anggota DPRD Lahat, H. Nopran Marjani, S.Pd., terkait bobroknya manajemen RSUD Lahat. Akpersi menilai, sorotan tajam legislatif tersebut merupakan representasi dari jeritan masyarakat yang selama ini tersumbat.

 

Amir Makmun, ST.,C.I.L.J, Ketua Divisi Kaderisasi, Organisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPD Akpersi Sumatera Selatan, menegaskan bahwa apa yang disampaikan Nopran Marjani dalam Rapat Paripurna LKPJ Bupati Lahat TA 2025, Kamis (30/4/2026), adalah fakta lapangan yang tidak bisa dibantah.

 

Menanggapi poin krusial mengenai pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD), Akpersi Sumsel sepakat bahwa Direktur RSUD Lahat harus melakukan perombakan besar-besaran. Akpersi menyoroti seringnya terjadi gesekan antara petugas dan keluarga pasien yang kerap viral di media sosial.

 

“Kami sangat mengapresiasi ketegasan Bapak Nopran Marjani. IGD adalah wajah pertama pelayanan negara kepada rakyat yang sedang bertaruh nyawa. Menempatkan tenaga medis yang ‘kemarin sore’ atau kurang jam terbang di garis depan adalah kebijakan yang keliru. Kami mendukung desakan agar tenaga senior yang memiliki kematangan emosional dan etika komunikasi yang baik segera ditempatkan di sana,” tegas Amir Makmun, ST.,C.I.L.J, Kaderisasi DPD Akpersi Sumsel.

 

Akpersi juga memperkuat narasi Nopran Marjani mengenai kegagalan RSUD dalam menyediakan rumah dinas dokter spesialis sebagai syarat naik status ke Tipe B. Alih fungsi aset lahan perikanan menjadi fasilitas medis dinilai sebagai langkah logis yang harus segera dieksekusi oleh Pemkab Lahat.

 

“Sangat ironis jika kepentingan perikanan lebih didahulukan daripada fasilitas kesehatan yang menunjang ketersediaan dokter spesialis. Akpersi Sumsel akan ikut mengawal instruksi penyitaan aset tersebut demi kepentingan masyarakat luas. Kami tidak ingin kenaikan status ke Tipe B hanya menjadi sekadar mimpi di atas kertas tanpa kesiapan infrastruktur yang nyata,” tambahnya.

 

Terkait usulan pembangunan Rumah Singgah bagi keluarga pasien dari pelosok desa, DPD Akpersi Sumsel menilai hal tersebut sebagai poin kemanusiaan yang paling mendesak. Data lonjakan pasien hingga 100 ribu orang pada 2025 dianggap tidak berarti jika pelayanan dasar bagi keluarga kurang mampu masih terabaikan.

 

“Masyarakat dari pelosok datang ke RSUD Lahat membawa harapan sembuh, bukan untuk terlunta-lunta di selasar rumah sakit. Rumah Singgah adalah kewajiban moral pemerintah. Ini bukan soal angka administrasi, tapi soal martabat manusia,” tegasnya kembali.

 

Melalui rilis ini, ketua Kaderisasi DPD Akpersi Sumsel. “Amir Makmun, ST.,C.I.L.J, memberikan peringatan kepada manajemen RSUD Lahat agar tidak “alergi” terhadap kritik. Akpersi akan terus mengerahkan anggotanya untuk memantau apakah rekomendasi dari DPRD Lahat tersebut dilaksanakan atau hanya berakhir di meja birokrasi.

 

Jika manajemen tetap lamban dan tidak profesional, Akpersi Sumsel bersama elemen masyarakat tidak akan tinggal diam dalam menyuarakan hak-hak kesehatan warga Lahat.

Rilis: Divisi Investigasi Nasional/DK86.Com