Tamparan Keras Nopran Marjani, RSUD Lahat ‘Mimpi’ Naik Tipe B Jika Fasilitas Dokter Masih Terbengkalai!

DELIKASUS86. COM || LAHAT – Podium Rapat Paripurna ke-6 DPRD Lahat, Kamis (30/4/2026), mendadak panas. Anggota DPRD Lahat, H. Nopran Marjani, S.Pd., melontarkan kritik tajam yang menguliti borok manajerial di lingkungan RSUD Lahat. Di hadapan Bupati dan forum resmi, Nopran menegaskan bahwa ambisi menaikkan status RSUD dari Tipe C ke Tipe B bakal menjadi pepesan kosong jika manajemen dan Direktur RSUD masih “tidur” dalam memenuhi syarat krusial.

 

Rapat yang membahas LKPJ Bupati Lahat Tahun Anggaran 2025 ini berubah menjadi panggung tuntutan perbaikan total bagi instansi kesehatan plat merah tersebut.

 

Nopran membongkar fakta memilukan di balik syarat mutlak Kementerian Kesehatan. Untuk naik kelas ke Tipe B, RSUD wajib menyediakan rumah dinas bagi dokter spesialis-fasilitas yang hingga detik ini gagal diwujudkan oleh pihak rumah sakit dan Pemkab.

 

“Jangan mimpi naik Tipe B kalau urusan mendasar seperti rumah dinas dokter spesialis saja tidak becus diselesaikan! Kami instruksikan pemerintah daerah segera menyita aset di depan RSUD yang selama ini hanya dipakai untuk urusan perikanan. Alihfungsikan sekarang juga! Mana prioritasnya, memelihara ikan atau menjamin kesejahteraan dokter spesialis demi kesehatan rakyat?” cecar Nopran dengan nada meninggi.

 

Sorotan paling menyengat diarahkan langsung pada titik paling rawan konflik. Instalasi Gawat Darurat (IGD). Nopran memberikan rapor merah pada penempatan tenaga medis yang dianggap kurang berpengalaman hingga kerap memicu ketegangan yang viral di media sosial.

 

“Direktur RSUD jangan hanya duduk manis di kursi nyaman. Lihat itu IGD! Jangan taruh tenaga kemarin sore di garis depan. Kami minta tenaga senior yang punya jam terbang dan kematangan emosional yang ditempatkan di sana. Jangan sampai rakyat yang sedang berduka atau panik justru bergesekan dengan petugas yang tidak komunikatif. IGD itu wajah rumah sakit, kalau wajahnya saja sudah ‘berantakan’, bagaimana dalamnya?” tegas politisi senior ini.

 

Meskipun data mencatat lonjakan pasien hingga hampir 100 ribu orang di tahun 2025, Nopran menilai angka itu tak berarti jika keluarga pasien dari desa terpencil masih terlunta-lunta di selasar rumah sakit.

 

Pansus 1 mendesak direksi RSUD dan Pemkab segera membangun Rumah Singgah. “Keluarga pasien dari pelosok itu datang membawa harapan, bukan membawa uang berlebih untuk menginap di hotel. Mereka butuh tempat layak saat menunggu keluarganya yang kritis. Ini soal kemanusiaan, bukan sekadar administrasi!” tambah Nopran.

 

Rangkaian rekomendasi pedas ini menjadi tamparan keras sekaligus sinyal bahaya bagi Direktur RSUD Lahat. Publik kini menyoroti apakah manajemen sanggup bergerak cepat atau justru terjebak dalam pola lama yang lamban dan birokratis.

 

Jika rekomendasi Nopran Marjani ini diabaikan, maka wacana peningkatan status RSUD Tipe B hanya akan menjadi catatan usang di atas kertas, sementara kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Lahat tetap di tempat.

Rilis: DK86.Com/Amir-akpersi.