Demi Kelancaran Gerbang Antar-Pulau, Pemkab Banyuwangi Ajukan Sejumlah Langkah Strategis ke Pemerintah Pusat

BANYUWANGI -Delikkasus86.com/Sebagai pintu penghubung utama antara Pulau Jawa, Bali, hingga wilayah Nusa Tenggara, kelancaran Pelabuhan Ketapang sangat berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat dan aliran barang secara nasional. Menyadari hal tersebut sekaligus mengatasi masalah penumpukan kendaraan yang kerap terjadi—terutama saat musim puncak perjalanan—Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengajukan serangkaian usulan pembangunan dan peningkatan fasilitas kepada Kementerian Perhubungan.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyampaikan bahwa dukungan dari pemerintah pusat sangat diperlukan guna mengatasi hambatan arus lalu lintas di jalur akses maupun di kawasan pelabuhan itu sendiri. Permohonan ini telah disampaikan secara resmi melalui surat kepada Menteri Perhubungan pada Kamis (25/6/2026).

“Posisi Ketapang–Gilimanuk sangat strategis bagi konektivitas nasional. Oleh karena itu, penanganan kemacetan di sana tak bisa hanya ditangani secara lokal, melainkan butuh dukungan dan tindakan dari pemerintah pusat,” ujar Ipuk.

Dalam rincian usulan yang disampaikan, pemkab meminta pelebaran ruas jalan nasional yang menjadi titik sempit dan sering menimbulkan kemacetan, meliputi jalur Ketapang–Jembatan Sungai Selogiri, Watudodol–Jembatan Grand Watudodol, serta jalur nasional sepanjang wilayah Kecamatan Wongsorejo.

Selain perbaikan akses darat, peningkatan kapasitas di sisi pelabuhan dan penyeberangan juga menjadi poin utama:

✅ Penambahan kapal penyeberangan berkapasitas minimal 3.000 GT agar daya angkut kendaraan maupun penumpang lebih besar

✅ Pembangunan dan pemulihan dermaga jembatan bergerak (movable bridge) agar mampu melayani kendaraan berat hingga 50 ton, sehingga proses naik-turun kendaraan berjalan lebih cepat

✅ Pembangunan jembatan penghubung antara kawasan Pelabuhan LCT Ketapang menuju wilayah pelabuhan di Kelurahan Bulusan untuk memecah dan melancarkan aliran kendaraan

Tak kalah penting, pemerintah daerah juga mendesak percepatan pembangunan Jalan Tol Probowangi Tahap II ruas Besuki–Banyuwangi, khususnya bagian yang menghubungkan ke arah akses Bajulmati dan Asembagus. Jalan tol ini diharapkan menjadi jalur alternatif utama yang meringankan beban jalan nasional yang sudah padat sekaligus memperpendek waktu tempuh menuju pelabuhan.

“Semua usulan ini kami harapkan masuk dalam skala prioritas nasional. Kelancaran konektivitas di sini akan langsung mendukung kelancaran distribusi logistik serta memperkuat pertumbuhan ekonomi seluruh wilayah sekitar,” tambah Ipuk.

Keterangan Foto: Rapat koordinasi Dinas Perhubungan Banyuwangi bersama Komisi 4 DPRD Banyuwangi di Kantor ASDP Ketapang, 25 Juni 2026.