Menteri PKP Maruarar Sirait Kunjungi Samosir,Wartawan Lokal Samosir Mengaku “Hanya Dipakai Lalu Ditinggalkan”

Samosir- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Samosir untuk meninjau langsung lokasi calon penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan penanganan kawasan kumuh di Kecamatan Simanindo, 25/03/2026.

 

Kunjungan tersebut membawa kabar baik bagi masyarakat Samosir. Sebanyak 556 unit rumah akan mendapat program bedah rumah BSPS pada tahun anggaran 2026.

“Untuk Samosir, bedah rumah 556 unit untuk tahun 2026. Ini kenaikan besar. Tahun ini anggaran ditingkatkan oleh Presiden, jadi harus dicek benar masyarakat yang berhak menerimanya,” ujar Maruarar.

 

Tak hanya itu, melalui kolaborasi dengan Kementerian PKP, Pemerintah Kabupaten Samosir juga memperoleh program penanganan kawasan kumuh seluas 41,80 hektare.

Penanganan tersebut tersebar di dua wilayah, yakni Desa Tomok seluas 29,86 hektare yang mencakup 12 perkampungan, serta Desa Tomok Parsaoran seluas 11,94 hektare yang mencakup 13 perkampungan. Dari total 556 unit BSPS, sebanyak 56 unit di antaranya dialokasikan khusus untuk renovasi rumah adat Batak, sesuai usulan Bupati Samosir.

Saat meninjau kawasan Lumban Sinaga, Maruarar sempat berdialog dengan warga, Rani Situmeang. Setelah melihat langsung kondisi rumah adat milik keluarga tersebut, ia langsung mengisyaratkan agar rumah itu direnovasi.

Rani pun tak kuasa menahan haru dan mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan.

“Negara hadir untuk memberi rumah yang layak huni bagi masyarakat .

Apalagi Samosir ini daerah pariwisata, rumah adat harus dijaga.

Bisa juga dengan gentengnisasi untuk atap agar tidak terlalu panas,” tambah Maruarar.

 

Berdasarkan data, jumlah rumah tidak layak huni di Samosir mencapai 3.080 unit. Maruarar optimistis penanganannya dapat dituntaskan dalam tiga tahun ke depan.

“Saya kira dalam tiga tahun bisa tuntas. Ngurus rakyat itu sepenuh hati, bukan hanya bangunan, tapi juga harus memikirkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

 

Program penataan kawasan kumuh tersebut meliputi pembangunan jalan lingkungan, drainase, septic tank, tembok penahan tanah, paving blok, penyediaan tong sampah, penataan kawasan permukiman, hingga pemasangan lampu jalan. Pekerjaan fisik direncanakan mulai pada Mei 2026.

 

Maruarar Sirait juga menegaskan agar seluruh program tepat sasaran dan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

“Kawasan yang ditata harus betul-betul yang kumuh. Dicek benar, jangan sampai tidak tepat sasaran. Masyarakat juga harus menjaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan,” tegasnya.

Maruarar Sirait juga menambahkan, program perumahan diyakini mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Dalam menjalankan program ini diperkirakan akan menyerap 200 tenaga kerja.

“Bapak Presiden yakin program ini akan menggerakkan ekonomi. Mulai dari panglong, tukang, hingga buruh akan merasakan dampaknya,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Maruarar turut mengapresiasi kinerja Pemkab Samosir yang dinilai responsif dan antusias dalam mendukung program tersebut.

 

Selain meninjau program perumahan, Menteri PKP juga melihat langsung kegiatan pembersihan eceng gondok di Danau Toba yang dilakukan komunitas Sabam Sirait Peduli. Kegiatan tersebut telah berjalan selama satu tahun lima bulan, dengan dukungan pembiayaan dari keluarga Maruarar, termasuk pemberian upah Rp150 ribu per hari bagi masyarakat yang terlibat.

“Kita senang melihat anak muda yang punya idealisme merawat Danau Toba. Ini perlu kerja sama semua pihak,” ujarnya.

 

Sementara itu, Bupati Samosir, Vandiko T. Gultom, menyampaikan apresiasi atas perhatian Menteri PKP ke Samosir.

“Kehadiran Bapak Menteri PKP membawa dampak nyata bagi masyarakat Samosir, khususnya dalam pemenuhan rumah layak huni dan penataan kawasan permukiman. Ini sangat kami butuhkan,” ujar Vandiko.

 

Ia menegaskan, Pemkab Samosir siap mendukung penuh pelaksanaan program tersebut agar berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan. “Kami berkomitmen menyukseskan seluruh program ini dengan memastikan data penerima akurat, pelaksanaan tepat waktu, serta hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat. Kami juga berharap program ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat sektor pariwisata Samosir,” tambahnya.

 

Namun Setelah Kegiatan Kunjungan Mentri PKP Maruarar Sirait di kecamatan Simanindo,Sejumlah wartawan di Kabupaten Samosir meluapkan kekecewaan usai menghadiri undangan resmi peliputan kegiatan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Provinsi Sumatera Utara di Desa Tomok, Kecamatan Simanindo.

 

Undangan peliputan tersebut sebelumnya disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Samosir Selasa (24/03/2026) kepada para wartawan, bahkan diminta untuk mendata jurnalis yang hadir guna kepentingan humas kementerian.

 

“Pak, tolong dihubungi wartawan kita yang bisa meliput kegiatan Pak Menteri PKP dan dibuat daftarnya ya pak. Sore nanti diminta pihak humas pak menteri. Terima kasih,” demikian isi pesan yang diterima wartawan.

 

Menindaklanjuti undangan tersebut, para jurnalis sudah bersiaga sejak pukul 12.00 WIB Rabu (25/03/2026) di kawasan Tomok, Kecamatan Simanindo. Mereka menunggu hingga kegiatan berlangsung dan melakukan peliputan kedatangan Menteri PKP yang turut didampingi Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom, unsur Kejaksaan Negeri Samosir, serta perwakilan Polres Samosir.

 

Namun, setelah kegiatan selesai, para wartawan justru mengaku tidak mendapat perhatian maupun arahan lanjutan dari pihak yang mengundang.

 

Kondisi ini memicu kekecewaan mendalam dari para jurnalis yang merasa hanya dimanfaatkan untuk kepentingan publikasi.

 

Petrus Tampubolon dari media Wahana mengungkapkan dirinya telah menunggu sejak siang demi memenuhi undangan tersebut.

 

“Kami ini diundang resmi, bukan datang sendiri. Dari siang kami standby, tapi setelah selesai seperti tidak dianggap. Ini jelas bentuk ketidakseriusan menghargai kerja wartawan,” tegasnya.

 

Hal senada disampaikan Bahtiar Pasaribu yang datang Jauh dari Kecamatan Harian,menilai pola seperti ini tidak bisa lagi ditoleransi.

 

“Kalau hanya butuh wartawan untuk meliput lalu ditinggalkan begitu saja, ini namanya memanfaatkan. Jangan undang kalau tidak siap menghargai pers,” ujarnya.

Setelah selesai Acara di batubolon Protokoler Kementerian PKP Menyuruh Rekan_Rekan Media yang Meliput Kegiatan tersebut agar Mencatat Nama ,Media dan Nomor HP , yang di tulis oleh Rekan Media Kabupaten Samosir Edward Limbong ,dan Kemudian pihak Kementerian PKP memberi uang tunai Rp 500.000 Ke Pak Omreg , lalu Rekan2 media yang berada di lokasi langsung mengembalikan Uang tersebut kepada pihak protokoler Kementerian PKP.

Sepertinya Pihak kementerian PKP

menganggap Media lokal kabupaten Samosir hanya media abal-abal, maupun Mengabaikan/Menyepelekan.

 

Baktiar Halomoan Pasaribu Selaku Media Online Redaksi Delikkasus86.com akan Mengikuti perkembangan Pembangunan

program bedah rumah BSPS pada tahun anggaran 2026, semoga ada yang bermasalah nantinya, ujarnya.

 

 

Sementara itu, Suntama Simbolon menyoroti buruknya koordinasi dalam kegiatan tersebut.

 

“Kami diminta datang, diminta daftar, tapi setelah selesai tidak ada kejelasan. Ini mencoreng hubungan antara pemerintah dan media,” katanya.

 

Kekecewaan juga datang dari Uji Sitanggang yang menegaskan peran penting jurnalis dalam kegiatan resmi.

 

“Kami bukan pelengkap acara. Wartawan punya peran penting dalam publikasi, tapi diperlakukan seolah tidak ada,” ucapnya.

Ido nian..

 

 

Senada, Warto Sinurat menyebut tidak adanya pihak yang bertanggung jawab pasca kegiatan sebagai bentuk kelalaian.

 

“Sudah menunggu berjam-jam, tapi tidak ada satu pun yang memberi arahan. Ini kelalaian yang tidak bisa dianggap sepele,” tegasnya.

 

 

Selain nama-nama tersebut, sejumlah wartawan lain seperti Bahtiar Pasaribu, Suntama Simbolon, Uji Sitanggang, Warto Sinurat, Sumper Simanjuntak, Omreg, dan lainnya juga turut hadir dalam peliputan tersebut.

 

Para wartawan berharap ke depan pihak penyelenggara, khususnya Dinas Kominfo Kabupaten Samosir, dapat memperbaiki pola koordinasi dan komunikasi, serta menunjukkan sikap profesional dalam menghargai kehadiran insan pers dalam setiap kegiatan resmi pemerintahan.

 

Setelah media koordinasi dengan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Samosir Immanuel Sitanggang melalui wa nya,mengatakan agar rekan_rekan media pulang lah dulu ,besok kita bicara,akan tetapi hingga saat ini Kamis 26/03/2026 tidak ada kabar kepastian yang jelas.

 

(BP)