Pahlawan yang Penuh Luka

Delikkasuss86.con – Benarkah stabilitas harus dibayar dengan darah? Di balik gemerlap pembangunan dan predikat “Pahlawan” yang disematkan, tersimpan daftar panjang tragedi berdarah yang menuntut pertanggungjawaban. Mari kita buka mata, menelisik daftar korban yang tak pernah tuntas di hadapan hukum, dengan nada bicara yang santai namun tetap menghormati kebenaran.

Anda tahu, sering kali kita terpaku pada narasi besar. Narasi tentang keberhasilan, tentang kestabilan, dan tentang “pahlawan” yang membawa negeri ini menuju kemajuan. Ya, itu penting. Tapi, sebagai bangsa yang dewasa, kita juga harus berani melihat ke sisi lain koin itu. Sisi yang gelap, sisi yang penuh luka. Sisi yang berisi cerita tentang harga mahal dari sebuah kekuasaan.

Dalam pandangan hukum dan moral, seorang pemimpin itu, Bapak dan Ibu sekalian, punya beban etik yang luar biasa. Dia harus menjaga harkat, martabat, nama baik, kejujuran, dan yang paling krusial, keadilan. Tanpa keadilan, sebuah kekuasaan itu sejatinya rapuh, seindah apapun bungkusnya. Sayangnya, di era Orde Baru, keadilan itu seringkali terabaikan demi ‘stabilitas’ yang dipaksakan.

Saya jadi teringat, dulu almarhum Profesor saya pernah bilang, “Hukum tanpa keadilan itu tirani yang berkedok aturan.” Kalimat itu, sampai sekarang, masih terngiang. Sebab, fakta berbicara. Di bawah payung kekuasaan yang katanya heroik itu, terjadi serangkaian tragedi berdarah yang korbannya, sayangnya, masih berteriak minta keadilan hingga hari ini.

Coba kita sebutkan beberapa, agar kita tidak lupa. Ini bukan untuk mengadili, tapi untuk mencatat dan belajar.

Pembantaian 1965-1966: Ini adalah babak paling kelam. Awal mula berdirinya rezim. Korban tewasnya diperkirakan mencapai 500.000 hingga 1.000.000 jiwa atau lebih. Angka yang mengerikan, terlepas dari perbedaan data.

Penembakan Misterius (Petrus) 1981-1985: Ini adalah operasi ‘bersih-bersih’ preman tanpa proses hukum. Ribuan orang, diperkirakan mencapai 5.000 orang tewas, tubuhnya ditemukan dengan luka tembak misterius. Pembunuhan di luar hukum.

Peristiwa Tanjung Priok 1984: Sebuah insiden yang dipicu oleh sentimen agama dan ketidakadilan. Laporan Komnas HAM menyebut setidaknya 24 orang meninggal, puluhan lainnya luka-luka.

Tragedi Talangsari 1989: Peristiwa penyerbuan militer di Lampung. Komnas HAM mencatat sekitar 130 orang meninggal, puluhan lainnya mengalami penyiksaan dan penganiayaan.

Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh dan Papua (sepanjang 1960-an hingga 1998): Kekerasan sistematis di wilayah konflik, dengan korban jiwa dan penghilangan paksa yang tak terhitung jumlahnya.

Penculikan Aktivis 1997-1998: Menjelang reformasi, aktivis pro-demokrasi diculik. Dari 23 orang yang hilang, 9 dikembalikan, 1 ditemukan tewas, dan 13 orang lainnya masih hilang hingga kini.

Tragedi Trisakti dan Kerusuhan Mei 1998: Puncaknya adalah kerusuhan Mei. Di Trisakti, 4 mahasiswa tewas ditembak aparat. Kerusuhan yang menyertai, menurut Tim Gabungan Pencari Fakta, menewaskan ratusan orang (banyak yang terbakar hidup-hidup di pusat perbelanjaan) dan disertai kasus kekerasan seksual.

Daftar itu, Bapak dan Ibu sekalian, bukan sekadar deretan angka. Itu adalah nyawa, keluarga, dan harapan yang hancur. Ini adalah kontras yang menyakitkan: narasi “pahlawan” versus realitas berdarah. Kita tidak bisa membangun masa depan yang kokoh di atas fondasi yang penuh lubang kebohongan dan ketidakadilan.

Mungkin, gelar “Pahlawan” harus ditinjau ulang. Bukan untuk menghapus jasa, tapi untuk memastikan bahwa gelar itu benar-benar mewakili harkat, martabat, kejujuran, dan keadilan. Sebab, sebuah nama besar seharusnya tidak diselimuti oleh begitu banyak darah yang menuntut kebenaran. Keadilan harus ditegakkan, walau langit harus runtuh.

#ethadisaputra #tragediberdarah #ordebaru #pelanggaranham #keadilan #sejarah #dahlaniskan

Delikkasuss86.com

David Tasti