SKANDAL APBN AGAM MENGGUNCANG! Dana Raksasa 16 Miliar Diduga ‘Nyarap’ ke Kebun Sawit, Saat Korban Bencana Meratap. 

SUMATERA BARAT AGAM || Delikkasus86.com – Proyek Jalan Binamarga Sumbar Dipertanyakan: Prioritas Pohon Sawit, Abaikan Jalur Vital Kota yang Rusak Parah?

Di tengah duka mendalam yang menyelimuti Kabupaten Agam pasca-bencana banjir bandang dan galodo yang merenggut ratusan nyawa, sebuah dugaan skandal penggunaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencuat ke publik, memicu kegeraman masyarakat.

 

Tim investigasi menemukan adanya alokasi anggaran fantastis, hampir Rp 16 Miliar, dari Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat Wilayah I, untuk dua paket peningkatan jalan yang secara mengejutkan “nyasar” ke wilayah terpencil yang mayoritas penduduknya adalah pohon kelapa sawit.

 

Dua proyek tersebut, yaitu Peningkatan Jalan Dama Gadang – Durian Jantuang (R.09.039) dan Peningkatan Jalan Ujung Guguak-Sp Kuranji (R.11.048), menggunakan pagu dana mencapai Rp15.999.915.000, murni didanai APBN.

 

Kejanggalan ini sontak menjadi “ocehan publik” yang sangat sensitif. Pertanyaan besar yang mengemuka: Mengapa dana APBN yang seharusnya diprioritaskan untuk pemulihan infrastruktur vital pasca-bencana, atau setidaknya memperbaiki jalan provinsi di pusat Kota Kabupaten Agam yang dikeluhkan sangat memprihatinkan, justru diarahkan ke kawasan perkebunan sawit?

 

 

Dugaan publik mengarah pada adanya kegagalan Badan Kepegawaian, Mutasi, dan Kompensasi Tenaga Kerja (BMCAKTR) lokal dalam menangani infrastruktur vital, sehingga dana pusat pun dialihkan ke proyek yang terkesan dipaksakan dan minim urgensi bagi masyarakat umum.

 

Dugaan pelanggaran administrasi dan unsur politik memperburuk citra proyek ini. Ditemukan dokumen pekerjaan yang menunjukkan PPK Muhammat Nasir Nurdin S.T. M.Si. menandatangani tim schedule pada bulan Oktober 2025 tanpa dilengkapi tanggal yang spesifik. “Ada apa?” pertanyaan ini memicu kecurigaan serius.

Kegiatan inti proyek baru berjalan pada akhir Desember 2025, memunculkan dugaan kuat adanya unsur politik dalam penentuan rekanan penyedia, PT. Aura Mandiri.

 

 

Dengan rentang waktu pengerjaan yang tersisa hanya 17 hari kalender di akhir Desember, sumber internal yang enggan disebutkan namanya menyebutkan keraguan besar. Jika pekerjaan harus diselesaikan tahun jamak (multi-years), bobot pekerjaan inti harus mencapai 80%. Target waktu yang mendesak ini diyakini akan memaksa penyelesaian dan berdampak buruk pada kualitas hasil.

 

 

Temuan Lapangan. Proyek Tanpa Papan Informasi di Atas Tanah Labil.” Tim investigasi dari Team Garuda 08 DPW Sumbar yang dipimpin oleh Zamzami Edwar turun langsung ke lokasi Ujung Guguak – Sp Simp Kuranji dan menemukan fakta yang mengkhawatirkan:

 

 

Papan informasi proyek tidak ditemukan di lokasi, melanggar prinsip transparansi anggaran publik.

Kualitas Meragukan: Pekerjaan penghamparan sirtu sedang dilakukan di atas permukaan tanah yang labil (gambut), kondisi ini memerlukan pengawasan teknis yang jauh lebih serius.

 

 

Saat dihubungi Kamis (11/12/2025), Konsultan Pengawas, Rinal Fernando, hanya membenarkan proses penghamparan sirtu sedang berjalan, tanpa memberikan rincian progres yang terukur.

 

 

Ketua TG 08, Zamzami Edwar, secara tegas mendesak semua pihak terkait, terutama Balai Satuan Wilayah I Sumatera Barat, untuk tidak hanya menyerahkan proyek berisiko tinggi ini kepada konsultan dan rekanan.

 

 

Semua pihak harus mengawasi proyek ini. Setiap informasi sekecil apa pun yang berpotensi mengurangi kualitas pekerjaan dan merugikan keuangan negara harus segera disampaikan. Kami tidak ingin dana Rp 16 Miliar ini menjadi monumen pemborosan di atas penderitaan rakyat,” tutup Zamzami dengan nada keras.

 

 

Hingga berita ini diturunkan, pihak BPJN Wilayah I Sumatera Barat belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan skandal penganggaran dan kualitas pekerjaan ini.

Sumber: Zamzami Edwar.

Editor: DK86-Amir.