Bupati Nagekeo Serahkan Santunan BPJS Ketenagakerjaan Rp42 Juta kepada Ahli Waris Almarhum Kades Witurombaua

NAGEKEO, Delikkasus86.Com – Bupati Nagekeo, Simplisius Donatus, menyerahkan santunan Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp42 juta kepada ahli waris almarhum Laurensius Paji, Kepala Desa Witurombaua. Penyerahan dilakukan secara simbolis di sela-sela upacara pemakaman kedinasan di rumah duka, Desa Witurombaua, Kecamatan Keo Tengah, Minggu (2/8/2026).

Santunan diterima oleh Aristo, putra almarhum, sebagai ahli waris. Dalam kesempatan tersebut, Bupati didampingi perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nagekeo, serta Bank NTT Cabang Mbay.

Bupati Simplisius menegaskan, santunan ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat. Menurutnya, bantuan tersebut memang tidak dapat menggantikan sosok yang telah berpulang, namun diharapkan dapat meringankan beban keluarga dan membantu memenuhi kebutuhan setelah kehilangan tulang punggung keluarga.

Ia menjelaskan, melalui Program Gerakan Perlindungan ASN, Aparatur Desa, dan Pekerja Rentan (GEMPAR), Pemerintah Kabupaten Nagekeo terus memperluas perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi aparatur desa, anggota BPD, ketua RT, dan ribuan pekerja rentan. Komitmen ini tetap dijalankan meski pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran.

Selain santunan BPJS, Pemkab Nagekeo bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Bank NTT Cabang Mbay juga menyiapkan dana talang sebesar Rp5 juta yang dapat dimanfaatkan keluarga untuk kebutuhan mendesak sambil menunggu proses pencairan klaim. Bupati juga menginstruksikan agar seluruh proses pencairan santunan diselesaikan secepat mungkin, dengan target tidak lebih dari 10 hari sejak almarhum meninggal dunia.

Mengakhiri sambutannya, Bupati mengajak seluruh pekerja di Kabupaten Nagekeo untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan agar memperoleh perlindungan saat menghadapi risiko kerja maupun musibah kematian. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan pemerintah melindungi masyarakat ketika menghadapi risiko kehidupan.(Gus Bebi Daga)