Rapat Paripurna 7 Fraksi Di DPRD Kabupaten Kaur Menyoroti Rendahnya Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025.

KAUR,BENGKULU – Tujuh fraksi di DPRD Kabupaten Kaur menyoroti rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025, hingga belum optimalnya kontribusi sektor tambak udang terhadap pendapatan daerah, Senin,(06/07/2026).

Berbagai catatan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kaur dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Kaur, Janudardi, didampingi Wakil Ketua II DPRD, Mardianto, S.AP. Turut hadir Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid, S.Pd.I., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, Sekretaris Daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya.

Dalam rapat tersebut, tujuh fraksi DPRD Kabupaten Kaur, yakni Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB), Fraksi NasDem, Fraksi Kaur Bangkit Sejahtera, serta Fraksi Dewan Pengawas Pemerintah Pembangunan Kaur, sepakat menunjuk Rio Chandra, S.H. dari Fraksi PBB sebagai juru bicara untuk membacakan pandangan umum fraksi.

Mengawali penyampaiannya, Rio Chandra menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kaur yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2025.

“Semoga pencapaian ini benar adanya sesuai kondisi lapangan dan dapat dipertahankan secara terus-menerus oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur serta menjadi pemacu semangat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kaur dan birokrasi yang bersih serta transparan” ujarnya.

Meski memberikan apresiasi, fraksi-fraksi menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah.

Sorotan utama diarahkan pada sektor tambak udang yang dinilai belum memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun aktivitas usaha di sektor tersebut terus berkembang. Di sisi lain, DPRD juga menilai dampak lingkungan yang ditimbulkan perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

“Kami mengharapkan ketegasan dan langkah konkret dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dalam mengoptimalkan PAD dari sektor tambak udang. Kami juga meminta penjelasan pemerintah daerah terkait persoalan tersebut” Ungkap Rio Chandra.

Selain itu, DPRD menyoroti besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025. Menurut fraksi, besarnya SiLPA menunjukkan masih belum optimalnya pemanfaatan anggaran pembangunan yang seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pandangan umumnya, fraksi-fraksi juga memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah daerah, di antaranya meningkatkan pemerataan pembangunan, melakukan peninjauan kembali terhadap objek retribusi daerah, memperkuat pengawasan penggunaan anggaran, serta menyusun perencanaan yang lebih tepat agar SILPA dapat ditekan pada tahun anggaran berikutnya.

Fraksi juga mendorong pemerintah daerah meningkatkan pengawasan, penertiban, dan pembinaan terhadap pengusaha tambak udang agar keberadaannya memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, meningkatkan penerimaan daerah, sekaligus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Tak hanya itu, DPRD mengusulkan normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Air Tuba di wilayah Bintuhan yang dinilai mengalami penyempitan akibat tumbuhan enceng gondok dan kangkung sehingga kerap memicu banjir di Desa Air Dingin, Pasar Lama, dan Bandar Jaya. Fraksi juga mengusulkan peningkatan kualitas jalan dengan hotmix di kawasan Padang Kelili, Desa Sinar Pagi, sepanjang sekitar 600 meter karena kondisinya sudah rusak dan sering menyebabkan kecelakaan.

Fraksi-fraksi turut menyoroti capaian Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 yang belum memenuhi target. Dari target lebih dari Rp59 miliar, realisasi PAD hanya mencapai lebih dari Rp19 miliar atau sekitar 33,43 persen. Meski demikian, DPRD tetap mengapresiasi adanya peningkatan dibandingkan realisasi PAD Tahun 2024 yang mencapai lebih dari Rp17 miliar.

(ADI)